Aturan Baru Untuk Fintech

fintech-bpr-arthama-cerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mengatur layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Hal ini diungkapkan dalam Peraturan OJK No. 77 / POJK.01 / 2016. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri Lending LPMUBTI atau Fintech’s Peer-to-Peer (P2P) dan menjadi alternatif pembiayaan baru bagi publik.

Peraturan itu dikeluarkan menyusul peningkatan pesat startup Fintech yang didirikan pada 2016; tahun lalu saja, jumlah mereka naik tiga kali lipat. Pada kuartal pertama 2016, ada sekitar 51 perusahaan fintech, dan pada kuartal keempat, angka itu melonjak menjadi 135.

Pertumbuhan cepat seperti itu tentu perlu diantisipasi, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam kaitannya dengan keamanan dana dan data mereka, dan demi kepentingan nasional mengenai pencegahan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Imansyah, Deputi Komisioner OJK untuk Manajemen Strategis IA, sebagai bagian dari upaya mereka mendukung Strategi Nasional Penyertaan Keuangan (SNKI), penyedia pinjaman P2P diharapkan dapat membuka akses terhadap pinjaman, baik dari luar negeri dan berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, OJK ingin melihat penyedia layanan tersebut berperan dalam meningkatkan kesetaraan dan mempercepat distribusi pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Peraturan OJK ini sejalan dengan banyak upaya yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Selain itu, ini mendukung visi Nawacita (program pengembangan sembilan titik pemerintah), Gerakan 1.000-startup, dan baru-baru ini – mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-14, “kata Imansyah pada konferensi pers yang diadakan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo di Jakarta.

Dalam implementasinya, Peraturan OJK No. 77 / POJK.01 / 2016 menetapkan ketentuan tentang pendaftaran dan perizinan. Ini membutuhkan penyedia untuk mendaftarkan diri sebelum mengirimkan aplikasi apa pun. Selama periode pendaftaran, penyedia diizinkan untuk beroperasi dalam skala penuh – dengan konseling dari OJK. Selanjutnya, penyedia juga diminta untuk mengajukan permohonan lisensi mereka dari OJK selambat-lambatnya satu tahun setelah mereka terdaftar di Otorita.

Di sisi lain, untuk melindungi kepentingan konsumen, penyedia diharuskan untuk menggunakan rekening escrow dan virtual di bank dan mendirikan pusat data di dalam negeri. Lebih lanjut, jumlah maksimum uang yang dapat diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pelanggan dibatasi hingga Rp2 miliar, untuk melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

Mencari solusi atas kebutuhan permodalan usaha Anda?